Sampah bisa jadi bermanfaat dan merugikan, tergantung cara kita memperlakukannya, kali ini kita akan membahas tentang volume sampah yang mustahil / tidak ditekan dari prilaku manusia? Apakah perlu sistem / undang-undang yang lebih keras lagi tentang sampah? Apakah perlu diingatkan setiap hari untuk "MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" Tagline itu sudah sering kita dengar, namun belum tentu seiya sekata dan perbuatan.
Kita mencoba lihat fakta tentang sampah di ibukota tercinta, Jakarta:
- Data terakhir Dinas Kebersihan Jakarta, menunjukkan jumlah sampah Jakarta sampai saat ini ± 27.966 M³ per hari.
- Sekitar 25.925 M³ sampah diangkut oleh 757 truk sampah untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- Sisa sampah ± 2041 M³ yang tak terangkut menjadi masalah yang masih menunggu untuk segera diatasi.
- Sampai kini, Jakarta masih sangat bergantung terhadap satu-satunya TPA di Bantar Gebang.
Solusi
Perlu gerekan massal dari semua aspek, mulai dari manusia itu sendiri, sistem, peraturan, peralatan dsb untuk menekan sampah
Seperti masyarakat Korsel `dipaksa' mengirit sampah. Contohnya ketimbang membeli air mineral kemasan, mereka membawa minum dari rumah.Ketika memang ada sampah, mereka terbiasa menyimpan dan baru membuang sampah di rumah. Membuang sampah sembarangan hampir pasti tidak akan dilakukan karena ancaman denda 1 juta won atau Rp11 juta.
Begitu `galaknya' masyarakat Korsel soal membuang sampah merupakan hasil aturan lain dari pemerintah. Sampah hanya akan diambil petugas jika dibungkus dengan kantong plastik khusus.Daur ulang Mencari kantong plastik sampah tidak sulit karena dijual di berbagai tempat, tetapi harganya tidak bisa dianggap enteng. "Harga plastik itu tergantung dan tiap kota biasa harganya beda. Biasanya yang paling murah di kisaran US$1 (sekitar Rp12 ribu),' jelas Deputi Direktur Pusat Kebudayaan Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia Jongrye Tang melalui surat elektronik, Selasa (4/11).Kantong plastik seharga nasi goreng biasa di Jakarta itu hanya bervolume 10 liter (l). Maka makin banyak sampah di tempat sampah, sang pemilik pun harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kantong khusus itu.
Kebijakan penggunaan kantong khusus diterapkan sejak 1990. Kantong tersebut tersedia dalam empat ukuran, yakni 10 l, 20 l, 50 l, dan 100 l. Dengan membeli kantong yang dapat terdegradasi itu berarti masyarakat telah membayar iuran pengolahan untuk sampah. "Karena itu, kita tidak perlu lagi membayar iuran bulanan,' tambah Tang. Tidak hanya untuk pengangkutan, kantong khusus tersebut juga berperan untuk pemilahan sampah. Pasalnya, kantong untuk sampah organik dapat memiliki warna berbeda dengan kantong untuk sampah anorganik.
Jika menggunakan kantong yang tidak sesuai, sampah tidak akan diangkut petugas. Dengan kantong itu, sistem pengolahan sampah (termasuk daur ulang) oleh lembaga pengelola sampah Jong Ryang Je pun dapat dilakukan dengan lancar. Tang menjelaskan aturan ketat soal pembuangan sampah telah berhasil menurunkan volume sampah negara itu. Dari volume sebesar 83.962 ton pada 1990, sampah berhasil turun menjadi 49.159 ton pada 2010.
Di sisi lain, peningkatan volume sampah juga tetap terjadi. Volume sampah pada 2010 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan volume sampah pada 2006 yang berjumlah 48.844 ton. Meski begitu, persentase sampah yang berhasil didaur ulang terus meningkat. Dari 4,6% pada 1990 menjadi 57,2% pada 2006 dan 60,5% pada 2010. Aturan soal penggunaan kantong plastik khusus dengan warna berbeda untuk tiap jenis sampah tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Pasalnya, sekarang ini sudah banyak warga memilah sampah di rumah tetapi sampah justru tercampur lagi di tempat penampungan sampah karena tidak ada penanda.
Akibatnya di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang melaksanakan proses daur ulang, petugas harus memeriksa satu per satu kantong sampah. Pekerjaan daur ulang pun menjadi panjang dan melelahkan. Tang mengungkapkan di beberapa wilayah Korsel, tempat pembuangan sampah komunal dilengkapi dengan sistem penguncian. Untuk membuka tempat sampah, warga harus menempelkan kartu cip. Dengan begitu, sampah tetap tertutup hingga nantinya diangkut petugas.Sampah furnitur Detailnya sistem pengelolaan sampah di Korsel juga terlihat dari penanganan untuk sampah berukuran besar, seperti furnitur. Untuk membuang sampah seperti itu warga harus mendapat izin dari pemerintah setempat yang diwujudkan dengan stiker khusus.
Stiker bisa didapatkan dengan dua cara, yakni menghubungi langsung ke kantor pemerintah atau mendapatkannya lewat situs milik pemerintah. Harga stiker itu berkisar 3.000 won-5.000 won (sekitar Rp33 ribu-Rp56 ribu) yang mencakup biaya angkut furnitur ke tempat pembuangan oleh petugas. Dapat pula, warga pergi sendiri ke tempat pembuangan resmi furnitur. Di situ warga dapat menjual furnitur bekas mereka ke warga lain yang berminat.Jika warga kedapatan membuang furnitur secara sembarangan, akan didenda 100 ribu won (sekitar Rp1,1 juta).
Salah satu cara mengurangi sampah di Jerman : Daurulang botol - Mesin Penelan Botol PET ini disebut Pfandstation, satu botol ini kalau dikembalikan berharga 25 sen Euro
Pembuatan sistem manajemen pengelolaan sampah yang komprehensif, dari hulu ke hilir, dipikir dengan mendalam dan efisien. Bila lingkungan bersih dan masyarakat terinformasi dengan baik dan percaya pada sistem pengelolaan sampah itu dengan sendirinya masyarakat tidak akan tega untuk seenaknya lagi membuang sampah. Jadi perlu gerakan semesta untuk menekan volume sampah.
Referensi:
http://akuinginhijau.org/2008/03/06/fakta-sampah-jakarta-membangun-candi-borobudur-setiap-2-hari/
http://health.detik.com/read/2013/02/04/161543/2160755/763/2-hari-saja-tumpukan-sampah-di-jakarta-bisa-dibangun-candi-borobudur
http://jakarta.kompasiana.com/layanan-publik/2013/02/28/korelasi-sampah-dki-jakarta-dan-truk--522869.html
http://mediaindonesia.com/hottopic/read/6006/Cara-Korsel-Tekan-Sampah/2014/11/15%2010:13:00
